Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/Man

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Perguruan Tinggi (PT) mampu menampilkan peran-peran profetik sebagai langkah nyata dalam mengawal keberhasilan UU Desa. Menurutnya hal itu adalah bagian penting desain besar membangun desa.

"Saat ini sudah waktunya Perguruan Tinggi menampilkan peran profetik, peran perbaikan-perbaikan bagi desa. Ini penting agar makna UU Desa tidak disempitkan dan direduksi sebatas Dana Desa saja," kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin saat menghadiri Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) di Jakarta pada Selasa (8/11/2022).

Dalam keterangan yang diterima Parlementaria pada Rabu (9/11/2022), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa perguruan tinggi harus mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan Undang-undang Desa berada pada garis filosofisnya sehingga tidak melenceng dalam gerak dan implementasinya. Di samping itu, Gus Muhaimin menilai pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif dari kampus sangat diperlukan untuk membangun desa. 

Hasil-hasil penelitian yang dihasilkan kampus diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan desa. "Kampus saya harap mampu melakukan pemetaan-pemetaan persoalan pembangunan desa. Lebih dari itu penelitian yang dilakukan insan akademik juga mampu mengakselerasi pembangunan desa," tutur Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Di forum yang diikuti oleh 80 Rektor yang tergabung dalam Pertides itu, Gus Muhaimin mengurai empat hal yang penting dilakukan oleh akademisi. Pertama, tradisi riset yang kuat. Ia menyatakan, selama ini kerap kali kesalahan dalam mengidentifikasi masalah yang muncul di pedesaan adalah riset yang berjarak dengan objek.

"Dan sekarang sudah saatnya menempatkan warga desa sebagai bagian dari upaya pencarian atas problem-problem yang muncul, sehingga dihasilkan diagnosa yang tepat atas persoalan-persoalan yang muncul di desa," ujar Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa peran pendampingan yang bisa dilakukan dengan, misalnya, optimalisasi KKN tematik yang nanti bisa berkolaborasi dengan desa dan pendamping desa. Ketiga, ide dan gagasan yang substantif terhadap program-program pembangunan desa. "Misalnya saja hal-hal terkait inovasi dan penerapan Teknologi Tepat Guna yang sudah dilakukan dari hasil-hasil riset dan yang telah dilakukan," kata Gus Muhaimin.

Keempat terkait dengan regulasi. Gus Muhaimin berkata perguruan tinggi dapat berperan dalam membuat regulasi dan advokasi baik di desa atau dalam skala yang lebih luas. Misalnya, advokasi kepemilikan lahan, advokasi bidang ekonomi, advokasi pengelolaan sumber daya alam, serta hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa.

"Terakhir saya sampaikan bahwa desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa. Karena itu, cara pandang dan tindakan dominatif terhadap desa harus diubah menjadi cara pandang yang transformatif," tutup Gus Muhaimin. (uc/aha)